Oleh: rye | 22 Juli 2009

MEKANISME UNTUK MENDAPATKAN IJIN KERAMAIAN


Keracunan makanan pada dasarnya adalah masuknya bibit penyakit kedalam tubuh manusia yang terdapat pada makanan yang (bisa jadi) diakibatkan oleh “Human Error” karena kurang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan makanan mulai dari tahap pemilihanan bahan makanan sampai dengan tahap pendistribusian makanan (siap saji).

Khusus dipedesaan, pengetahuan dan pemahaman tentang hal ini masih sangat kurang terutama bagi pemilik hajat dan juru masak. Sebagai contoh adalah dengan semakin banyaknya tamu undangan yang datang ke rumah pemilik hajat, maka sang pemilik hajat merasa perlu untuk sesegera mungkin menyajikan hidangan untuk disantap dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah pengolahan makanan yang benar (asal panas), padahal seperti kita ketahui bahwa pengolahan makanan merupakan salah satu titik kritis (HACCP), terlebih bila dalam pemilihan bahan makanan kurang diperhatikan (asal ada dan murah harganya).

Klinik Sanitasi (UPT Puskesmas Cariu) sebagai suatu wahana konseling merasa perlu untuk menindaklanjutinya dengan harapan dapat meminimalisir kasus keracunan makanan dengan melakukan pembinaan terhadap pemilik hajat dan juru masak yang akan mengadakan pesta hajatan dengan ijin keramaian.

Mekanisme baku dari perijinan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Surat Pengantar dari Desa tentang Ijin Keramaian
2. Pengesahan oleh pihak Kecamatan
3. Pengesahan oleh pihak Koramil
4. Pengesahan dan penerbitan ijin keramaian oleh pihak Kepolisian

Bila melihat mekanisme diatas, puskesmas dalam hal ini klinik sanitasi, sangat tidak mungkin untuk merubah sistem tersebut, karena formulir yang ada sudah baku bentuknya, tapi akhirnya dengan ?sedikit usaha?, maka mekanisme itupun bisa berubah.

Mekanisme yang ada sekarang adalah mengharuskan semua surat pengantar dari desa tentang ijin keramaian untuk melalui klinik sanitasi terlebih dahulu guna mendapatkan penyuluhan dan brosur Panduan Pengelolaan Makanan dan Tips Pencegahan Keracunan Makanan yang sudah diregistrasi. Tanpa adanya itu, maka pihak Kepolisian tidak akan memberikan/mengeluarkan ijin keramaian.


Responses

  1. hery dagloeg, awal masuk ke level muspika nya seperti apa? jelaskan ya. Kalo bisa kita susun aja tool-tool pemeriksaanya khusus untuk rumah hajat ya. her. Kontak aku ya di e mail

  2. Alhamdulillah, disini mekanisme itu masih dan akan terus berjalan karena sudah ada semacam MoU antara Muspika dan Puskesmas, bila dalam 1 hari hanya terdapat 2 atau 3 orang yang hajat maka biasanya saya sendiri yang langsung memeriksa kondisinya, tapi terkadang dalam hari yang sama terdapat 12 sampai 15 orang yang hajat dan ini yang merepotkan, jadi saya manfaatkan bidan desa untuk mengawasinya tentunya dibarengi dengan tool pemeriksaan seperti rumah makan karena pada dasarnya indikator yang digunakan relatif sama, gitu bro… thank’s atas komennya, BRAVO SANITARIAN!!!!!!

  3. “mekanisme untuk mendapatkan ijin keramaian”… bagus tuh pak kalo dah berjalan. dulu memang pernah disarankan kpd setiap penyelenggara hajat (masak dlm jml besar) agar sblm kegiatannya menghubungi puskesmas (sanitarian) untuk mendapatkan konseling dlm cppb.
    tp (mungkin/sebaiknya) selain mendapat konseling/brosur di KS, sanitarian jg turun ke lapangan untuk melihat kondisi real tempat pengolahan pangannya agar dpt diberikan saran perbaikan bila diperlukan… sekalian isi buku visum… sukses buat sanitarian…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: